Jakarta, KARONESIA.com | Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan keras dalam pidatonya di acara penyerahan uang pengganti Rp13 triliun kasus CPO di Kejaksaan Agung, Senin (20/10/2025). Ia menyoroti potensi kejahatan ekonomi yang menurutnya bisa tergolong “subversi ekonomi”, karena menggerogoti keuangan negara dan menurunkan harkat rakyat.
Prabowo menyinggung sejumlah praktik penyimpangan, seperti tambang ilegal dan mis-invoicing ekspor, yang menyebabkan kebocoran keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Apakah ini benar-benar kesalahan biasa, atau bisa digolongkan sebagai subversi ekonomi?” ujar Prabowo seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Senin (20/10/2025).
Ia mengutip kajian lembaga internasional yang memperkirakan kerugian negara mencapai 3 miliar dolar AS per tahun akibat aktivitas ilegal di sektor pertambangan dan ekspor komoditas. Jika dibiarkan selama dua dekade, total kerugian diperkirakan bisa mencapai Rp800 triliun.
Selain itu, Prabowo menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sosial. Ia mengingatkan agar jaksa dan aparat tidak menjadi alat penindasan terhadap masyarakat kecil.
“Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang kecil harus dibela, bukan dicari-cari kesalahannya,” ucapnya.
Pesan ini menjadi refleksi atas visi moral pemerintahan Prabowo untuk membangun sistem hukum yang bersih, kuat, dan beradab.
Pidato tersebut menjadi penegasan politik hukum bahwa Indonesia tidak hanya menindak korupsi, tetapi juga menata kembali tata ekonomi nasional agar berpihak pada rakyat.
Kata “subversi ekonomi” menjadi penanda gaya kepemimpinan baru — yang memandang korupsi sebagai ancaman terhadap kedaulatan bangsa, bukan sekadar pelanggaran administratif.(*)
Editor: Lingga
© KARONESIA 2025
Link: https://karonesia.com/nasional/prabowo-ingatkan-subversi-ekonomi-dan-ketimpangan-hukum/
