KAROnesia.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) akhirnya mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan 11 pegawai yang terlibat dalam kasus hukum yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah bagian dari komitmen Kemkomdigi untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah meningkatnya tantangan kejahatan digital.
Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum ini telah ditahan oleh aparat kepolisian. Menurut keterangan resmi, kasus tersebut melibatkan dugaan pelanggaran yang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak Kemkomdigi memastikan bahwa langkah penonaktifan ini diambil dengan tujuan menjaga keberlanjutan fungsi pengawasan tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.
Nama-nama pegawai yang terlibat dalam kasus ini belum dipublikasikan sepenuhnya, karena saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi. Verifikasi ini dilakukan dengan koordinasi bersama Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan identitas pegawai yang terlibat.
Langkah penonaktifan ini diberlakukan dalam waktu maksimal 7 hari setelah Polri menerbitkan surat penahanan terhadap pegawai yang terlibat. Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus dan mengambil keputusan lebih lanjut jika ada pegawai lain yang terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal.
Kemkomdigi menegaskan bahwa tindakan ini diambil untuk memastikan institusi tetap berjalan efektif dan profesional. Langkah pemberhentian sementara juga diambil agar seluruh proses hukum berjalan dengan transparan, tanpa mengabaikan asas keadilan. Jika nantinya hasil proses hukum menunjukkan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat, pegawai yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat.
Menteri Komunikasi dan Informatika menekankan bahwa seluruh pegawai Kemkomdigi diharapkan mematuhi pakta integritas yang telah disepakati bersama, khususnya dalam upaya memberantas berbagai bentuk kejahatan digital, seperti perjudian online dan aktivitas ilegal lainnya. Kemkomdigi juga berjanji untuk terus memberikan update mengenai perkembangan kasus ini sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab kepada publik.
Kemkomdigi berkomitmen untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan sistem digital negara. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran lain, langkah-langkah hukum dan administratif yang lebih lanjut akan diterapkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh instansi pemerintah untuk lebih hati-hati dalam menjaga integritas pegawainya, serta sebagai sinyal bahwa Kemkomdigi tidak akan mentolerir pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan dunia digital yang semakin berkembang.
Informasi lebih lanjut terkait perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan kepada pers dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami. (@2024)
