Jakarta, KARONESIA.COM | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali dilanda dualisme kepemimpinan setelah Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025). Forum tersebut menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi, sementara kubu lain mengklaim Agus Suparmanto sebagai ketua sah.
Mardiono dipilih oleh 1.304 muktamirin yang hadir dengan hak suara penuh. Pimpinan sidang Amir Uskara menegaskan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pemilihan hanya sah bila dihadiri calon ketua umum. Dalam muktamar itu, hanya Mardiono yang hadir langsung sebagai Plt. Ketua Umum.
Dalam pernyataannya, Mardiono menyebut percepatan pemilihan dilakukan untuk mencegah keributan. “Pasal 11 AD/ART memungkinkan proses dipercepat jika terjadi kondisi darurat. Keputusan ini juga disetujui hampir 80 persen muktamirin,” ujarnya dalam konferensi pers.
Namun, langkah tersebut ditolak sebagian kader. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy, menilai penetapan Mardiono cacat prosedur. Romy justru menyebut Agus Suparmanto sebagai ketua umum hasil muktamar.
Perbedaan klaim ini memperlihatkan retaknya soliditas PPP yang sebelumnya berupaya bangkit setelah periode sulit di Pemilu 2024. Konflik internal berpotensi memengaruhi konsolidasi partai menjelang agenda politik nasional berikutnya.
Pengamat politik menilai dualisme kepemimpinan PPP bukan fenomena baru, mengingat partai berlambang Kabah itu sudah beberapa kali menghadapi konflik serupa. Pertarungan kali ini dinilai akan kembali menguji mekanisme penyelesaian internal sekaligus menentukan arah politik PPP di masa depan.(*)
Editor: Redaksi
© KARONESIA 2025
Link: https://karonesia.com/nasional/dualisme-ppp-muktamar-ancol-mardiono-dan-agus-suparmanto-saling-klaim/
