Benarkah Demokrat Dibalik Isu Ijazah Palsu Jokowi?

Jakarta, KARONESIA – Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat di ruang publik. Kali ini, spekulasi mengarah pada Partai Demokrat sebagai pihak yang diduga berada di balik penyebaran isu tersebut. Namun, hingga kini tidak ada bukti konkret yang menguatkan tuduhan itu.

Narasi ini mulai bergulir setelah pelapor kasus ijazah palsu, Ade Darmawan, yang juga Sekjen Peradi Bersatu, mengisyaratkan keterlibatan “partai biru” dalam perkara tersebut. Meski tidak menyebut nama partai secara eksplisit, spekulasi publik kemudian mengerucut pada Partai Demokrat, mengingat Roy Suryo sosok yang disebut-sebut dalam pelaporan pernah berkiprah sebagai kader partai berlambang mercy itu.

Namun, hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari pihak berwenang yang membenarkan tuduhan tersebut. Di sisi lain, sebagian relawan Presiden Jokowi juga menuding Demokrat sebagai penyebar isu. Tudingan ini dinilai tidak berdasar dan sarat muatan politik.

Secara historis, Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang menjunjung tinggi etika dalam berpolitik. Sejak berdiri pada 2001, Demokrat membangun citra sebagai partai yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang bersih, santun, dan rasional. Karakter itu tercermin dalam kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal luas menghindari praktik politik saling serang.

Dalam konteks saat ini, menuduh Demokrat sebagai dalang isu ijazah palsu juga tidak logis dari sisi strategi politik. Demokrat tengah membangun kembali kekuatannya pasca pemilu, memperkuat jejaring koalisi, dan merawat dukungan publik. Mengangkat isu sensitif yang menyerang pribadi seorang mantan presiden seperti Jokowi justru berpotensi menjadi bumerang politik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa isu ijazah palsu Jokowi seharusnya diletakkan dalam bingkai hukum, bukan spekulasi politik. Tuduhan tanpa bukti hanya akan memperkeruh ruang demokrasi dan mencederai semangat politik yang sehat.

Pakar komunikasi politik menilai, dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik terhadap pemimpin sah-sah saja. Namun, tuduhan serius seperti ini perlu disertai bukti kuat, bukan sekadar opini atau kesan. Tanpa itu, setiap tudingan hanya menjadi alat polarisasi yang merugikan banyak pihak.

Oleh: Yakub F. Ismail
Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia

Editor: Lingga
Copyright © KARONESIA 2025