Bamsoet Ingatkan Pejabat Negara Pentingnya Perkuat Komunikasi Publik
“Pejabat harus menyampaikan pernyataan yang komunikatif, melayani, dan mengayomi.” – Bambang Soesatyo
(Karonesia.com | Editor: Lingga)
Copyright © KARONESIA 2025
Jakarta (KARONESIA.COM) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang baik bagi para pejabat tinggi negara. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan dan pernyataan pejabat berpengaruh langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya.
Bamsoet menyoroti bahwa komunikasi yang efektif dan produktif dapat menjaga citra positif pemerintahan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak terkelola dengan baik atau tidak sesuai norma justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap kepemimpinan presiden.
“Kita harus sadar bahwa setiap keputusan dan pernyataan publik dari pejabat negara berdampak langsung pada citra presiden. Jika komunikasi dilakukan dengan pendekatan yang komunikatif, melayani, dan mengayomi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Ketua MPR RI ke-15 ini mengingatkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo telah dua kali menegur jajaran menterinya terkait komunikasi publik. Teguran pertama disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Maret 2025. Teguran kedua kembali disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan pada 24 Maret 2025.
Menurut Bamsoet, peringatan yang disampaikan presiden lebih dari sekali menunjukkan bahwa ada keresahan di tengah masyarakat terkait pola komunikasi pejabat negara. Presiden, kata dia, tentu mendengar berbagai keluhan publik mengenai kurangnya efektivitas komunikasi dari jajaran pemerintah.
“Ketika presiden sampai dua kali menegaskan hal ini, artinya ada persoalan yang harus segera diperbaiki. Pejabat tinggi negara harus menyadari bahwa masyarakat butuh kejelasan, bukan sekadar pernyataan yang membingungkan atau malah menimbulkan kontroversi,” tegasnya.
Bamsoet juga mengingatkan bahwa tidak semua kebijakan pemerintah dapat memuaskan semua pihak. Dalam dinamika tersebut, kritik dari masyarakat adalah hal yang wajar. Justru di sinilah peran penting para pejabat dalam menyampaikan penjelasan dengan bijaksana, tanpa terkesan emosional atau reaktif terhadap kritik yang muncul.
“Pejabat harus mampu membangun komunikasi dua arah yang sehat dan produktif. Pernyataan publik yang disampaikan harus komunikatif, tidak bersifat konfrontatif, serta mencerminkan semangat melayani dan mengayomi,” kata Bamsoet.
Ia menekankan bahwa komunikasi publik yang baik bukan hanya menjaga citra presiden, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia berharap para pejabat negara lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat. (#)
