Bamsoet Dukung MA Wujudkan Peradilan Modern dan Transparan

Insert: Bambang Soesatyo bertemu Ketua MA Sunarto di Jakarta bahas reformasi sistem peradilan.

Karonesia.com | Editor: Lingga
Copyright © KARONESIA 2025

Jakarta (KARONESIA.COM) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya terhadap langkah Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Dukungan itu ia sampaikan usai bertemu langsung dengan Sunarto di Jakarta, Kamis (10/04/2025).

Bambang menilai visi Mahkamah Agung untuk menjadi lembaga peradilan yang modern, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat relevan dengan tuntutan zaman. Ia menegaskan bahwa visi tersebut akan semakin kuat jika didukung misi kelembagaan yang konkret dan terukur.

Ia merinci empat misi utama MA, yakni menjaga kemandirian peradilan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, memperkuat kepemimpinan pengadilan, serta memperluas transparansi di lingkungan peradilan. Menurutnya, seluruh misi tersebut menjadi pilar penting dalam membangun sistem peradilan yang bersih dan berintegritas.

Bambang menyebut bahwa kemandirian badan peradilan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan keadilan substansial. MA, kata dia, harus tetap berdiri independen tanpa intervensi dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Ia juga mendorong MA untuk memperkuat sistem pengawasan internal demi mencegah praktik korupsi yang bisa mencoreng wibawa lembaga peradilan.

Menurut Bambang, penguatan kapasitas hakim dan pegawai pengadilan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Ia menilai pendekatan tersebut akan membantu menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi etika.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya pelayanan yang ramah dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan. MA dinilai telah bergerak ke arah tersebut dengan meluncurkan layanan digital seperti e-court dan e-litigation. Data Mahkamah Agung hingga pertengahan 2024 mencatat lebih dari 3.000 perkara telah ditangani secara elektronik dari berbagai pengadilan di Indonesia.

Bambang menyatakan bahwa digitalisasi pengadilan berperan besar dalam membuka akses keadilan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Selain memangkas waktu penyelesaian perkara, sistem elektronik juga meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi intervensi pihak luar.

Tak hanya itu, Bambang juga menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan di lingkungan pengadilan. Ia mengapresiasi upaya MA yang terus mendorong pelatihan manajerial dan kepemimpinan di tingkat daerah. Ia menyebut bahwa sekitar 60 persen pengadilan daerah telah menjalankan program tersebut pada 2023.

Sebagai penutup, Bambang menyoroti langkah MA dalam mendorong transparansi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ia mengapresiasi keberadaan Direktori Putusan yang telah memuat lebih dari 150.000 putusan serta sistem pelaporan anggaran berbasis digital yang diadopsi MA.

Inovasi lain seperti aplikasi SMART Majelis dan layanan streaming persidangan turut memperkuat keterbukaan proses hukum. Menurutnya, langkah-langkah ini dapat menjadi standar baru dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. (#)