KARONESIA.COM, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan acara ‘Coffee Morning’ bersama Menteri ATR/Kepala BPN yang diselenggarakan secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta Kamis (11/01/2024)
Agenda acara ini meliputi Penyampaian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Program Kerja Strategis Tahun Anggaran 2024.
Dalam hal serapan anggaran, pada tahun 2023 Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai 97,55% meningkat dari tahun sebelumnya di mana capaian pada tahun 2022 sejumlah 93,61%. Menurut Hadi Tjahjanto, pencapaian ini merupakan prestasi sejarah bagi Kementerian ATR/BPN yang layak dipuji.
“Ini adalah hal yang perlu kita syukuri dan marilah kita pertahankan, dengan harapan dapat memperoleh kinerja yang sama di tahun depan. Saya mengucapkan terima kasih atas kinerja dan kerja keras dari seluruh jajaran dalam pusat hingga ke wilayah daerah,” ujarnya.
Memasuki tahun 2024, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau kepada seluruh jajaran untuk bekerja lebih spartan lagi dalam menyelesaikan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Di antara program tersebut adalah pendaftaran tanah, di mana ditargetkan pada akhir tahun 2024 Kementerian ATR/BPN dapat menyelesaikan pendaftaran tanah sebanyak 120 juta bidang dari target awal 126 juta bidang. Salah satu upaya untuk mencapai target ini adalah dengan menetapkan kota atau kabupaten lengkap semaksimal mungkin.
“Penyelesaian PTSL juga harus benar-benar memperhatikan kualitas dan kuantitas sehingga tidak akan ada sisa-sisa yang tidak terselesaikan. Saya menargetkan bahwa tahun ini kita dapat mewujudkan 100 kota atau kabupaten yang lengkap,” ungkap Hadi Tjahjanto.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga terus berkomitmen untuk memberantas mafia tanah. Salah satu upaya konkret dalam menuntaskan hal ini adalah dengan menerapkan sertifikat tanah elektronik pada program redistribusi tanah.
“Saya menginginkan agar distribusi tanah dapat diberikan sertifikat tanah secara elektronik sehingga tidak akan ada yang akan mengambil begitu saja. Semua akan terlihat jelas jika mereka bukan lah penduduk di sana,” lanjutnya.
Sertifikat tanah elektronik diharapkan dapat diimplementasikan di seluruh kantor pertanahan termasuk sertifikat redistribusi tanah. Menurutnya, program redistribusi tanah juga harus diperhatikan dengan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di wilayah daerah.
Salah satu fokus lainnya yang diungkapkan Hadi Tjahjanto adalah terkait dengan kesejahteraan pegawai. Ia menyatakan bahwa peningkatan persentase Tunjangan Kinerja telah disetujui sehingga saat ini Tukin mencapai 80%. Tidak hanya itu, ia juga memperhatikan sistem mutasi dan rotasi pegawai yang telah mengabdi di wilayah timur Indonesia.
“Ini menjadi perhatian kita karena bagian dari kesejahteraan anggota adalah memperhatikan hal-hal seperti ini. Kalau seandainya bisa dilaksanakan dengan cepat maka itu akan lebih bagus lagi,” tambahnya.
Kementerian ATR/BPN juga fokus dalam penguatan lembaga. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dan memperkuat sistem advokasi bagi seluruh jajaran.
Di antara program kerja sama dengan MA yaitu memberikan sertifikasi kepada para hakim dan saksi ahli terkait dengan ilmu pertanahan. Dengan demikian, para hakim paham permasalahan di lapangan dan memiliki saksi ahli sehingga dapat memutuskan dengan tepat sesuai data di lapangan.
“Untuk itu, mari kita terus melakukan sosialisasi di wilayah daerah. Ini harus kita kawal dan termasuk juga saya ingin mengingatkan kita perlu badan advokasi untuk pegawai di lapangan sehingga mereka merasa terlindungi jika melaksanakan tugas sesuai prosedur,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
“Target kita di tahun 2024 adalah untuk terus merealisasikan sertifikat tanah bagi masyarakat dan mempercepat program redistribusi dan PTSL sehingga target yang diharapkan dapat dicapai. Mari kita bekerja lebih spartan lagi, terima kasih atas kinerja tahun 2023. Saya berharap target yang saya sampaikan tadi agar segera direncanakan dan insya Allah dengan kerja sama, apa yang kita targetkan dapat tercapai dengan baik,” tutup Hadi Tjahjanto.
Saat kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal juga menyampaikan program strategis 2024 Kementerian ATR/BPN diantaranya Program Dukungan Manajemen, Program Penataan Ruang, dan Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan. Ia juga mengingatkan agar APBN dibelanjakan untuk kegiatan produktif yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Mari kita tinjau lagi kegiatan yang masih dapat ditunda dan dialihkan ke program prioritas seperti PTSL, redistribusi tanah, sertifikat tanah elektronik, pemberantasan mafia tanah, dan pengadaan tanah, karena ini adalah hal-hal yang betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Suyus Windayana.
Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Para Penasihat Utama Menteri; Para Staf Khusus Menteri; Para Tenaga Ahli Menteri; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat; Para Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Madya Pusat; dan sejumlah Pejabat Administrator di pusat. Hadir secara daring, Para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran di daerah. (#)
