“Tidak ada yang kebal hukum di Turki,” – Presiden Erdogan.
Jakarta (KARONESIA.COM) – Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, menjalani pemeriksaan di pengadilan pada Sabtu (23/3) terkait dugaan korupsi dan keterkaitan dengan kelompok teroris. Pemeriksaan ini berlangsung di tengah gelombang protes nasional yang menolak penahanannya oleh otoritas Turki awal pekan ini.
Jaksa meminta pengadilan agar Imamoglu—tokoh oposisi utama Presiden Recep Tayyip Erdogan—ditahan bersama empat ajudannya hingga proses persidangan berlangsung. Pengadilan dijadwalkan memberikan keputusan pada Minggu (24/3) pagi, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Sejak Kamis (21/03/2025), puluhan ribu demonstran turun ke jalan di lebih dari selusin kota, termasuk Istanbul dan ibu kota Ankara. Aksi yang sebagian besar berlangsung damai itu menolak langkah pemerintah yang dianggap bermotif politik.
Para pendukung Imamoglu menilai penahanan tersebut sebagai bagian dari upaya menyingkirkan lawan politik menjelang pemilu presiden mendatang. Erdogan dan partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), mengalami kekalahan besar dalam pemilihan lokal tahun lalu. Banyak pihak menduga pemerintah ingin menyingkirkan semua kandidat potensial sebelum pemilu presiden berikutnya.
Pada Sabtu, ribuan orang berkumpul di depan gedung pemerintah kota Istanbul di distrik Sarachane. Mereka membawa bendera Turki dan meneriakkan slogan dukungan. Massa juga berkumpul di depan gedung pengadilan Caglayan saat Imamoglu tiba untuk menjalani sidang.
Demonstran menentang larangan berkumpul di jalan yang diperpanjang hingga 26 Maret. Polisi yang dikerahkan dalam jumlah besar merespons dengan gas air mata dan semprotan merica untuk membubarkan massa. Menurut Reuters, beberapa demonstran melempar petasan dan benda lainnya ke arah aparat.
Bentrokan serupa juga terjadi di Izmir dan Ankara pada malam ketiga berturut-turut. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan kerumunan. Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, mengatakan bahwa 323 orang telah ditangkap selama aksi protes ini.
Ekrem Imamoglu pertama kali terpilih sebagai wali kota Istanbul pada 2019 dan kembali menang dalam pemilu 2024. Pemilu presiden dijadwalkan berlangsung pada 2028, tetapi beberapa analis memperkirakan Erdogan dapat mempercepat pemilu untuk menghindari batasan masa jabatan.
Imamoglu ditangkap pada Rabu (20/03/2025) dalam penyelidikan korupsi dan dugaan keterkaitan dengan terorisme. Otoritas juga mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap sekitar 100 orang lainnya yang terkait dengan wali kota, termasuk penasihat medianya, Murat Ongun, menurut kantor berita pemerintah Anadolu.
Partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), mengecam penangkapan itu sebagai “kudeta politik.” Ketua CHP, Ozgur Ozel, dalam pidatonya di hadapan massa di Istanbul, menyerukan solidaritas. “Kita harus berdiri bersama untuk anak muda, untuk Istanbul, untuk Ekrem Imamoglu,” kata Ozel.
Sementara itu, Erdogan menepis kemarahan oposisi dengan menyebutnya sebagai “sandiwara politik.” Pemerintah menegaskan bahwa penangkapan Imamoglu tidak terkait dengan politik dan bahwa sistem peradilan beroperasi secara independen.
Dalam pernyataan di platform X pada Sabtu malam, Erdogan memperingatkan bahwa “tidak ada seorang pun di Turki yang kebal hukum.” Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan CHP dan pendukungnya mengganggu ketertiban umum.
Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya menambahkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi “siapa pun yang mengancam keamanan nasional dan memprovokasi kekacauan.” Kementerian Dalam Negeri melaporkan bahwa sedikitnya 16 polisi terluka dalam bentrokan dengan demonstran di berbagai kota sejak protes pecah.
Situasi di Istanbul dan kota-kota lain masih tegang, dengan aparat keamanan terus berjaga di titik-titik strategis. (@2025)
