Ketum BPI KPNPA RI Puji Gagasan Kombes Budi soal Kejahatan Pangan

Jakarta, KARONESIA.com | Ketahanan pangan kini tak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga ranah strategis penegakan hukum. Dalam forum Diklat Kepemimpinan Tingkat I (PIM I), Kombes Pol Budi Purwatiningsih memunculkan gagasan berani lewat makalah bertajuk “Polri Dorong Strategi Nasional Melawan Kejahatan di Bidang Pangan.”

Ide tersebut menyoroti urgensi keterlibatan Polri dalam mencegah dan menindak kejahatan di sektor pangan, yang dinilai semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan pasar. Gagasan ini langsung mendapat apresiasi dari Ketua Umum BPI KPNPA RI Rahmad Sukendar, yang menilai pemikiran Budi mencerminkan visi strategis penegakan hukum yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Polri tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan penting menjaga ketahanan pangan nasional. Kejahatan di bidang pangan bisa berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Rahmad, Rabu (16/10/2025).

Rahmad menguraikan, kejahatan pangan meliputi penyalahgunaan distribusi bahan pokok, pemalsuan produk, penimbunan, hingga praktik kartel dan mafia pangan. Semua itu, menurutnya, merupakan ancaman serius yang memerlukan strategi nasional lintas lembaga.

“Strategi nasional ini penting agar kebijakan pangan terlindungi dari intervensi pihak yang mencari keuntungan pribadi. Edukasi publik dan penegakan hukum tegas harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Kombes Budi melalui pemikiran dalam Diklat PIM I menekankan perlunya sinergi antara Polri, kementerian terkait, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem pengawasan pangan yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti peran edukatif Polri dalam membangun kesadaran publik terhadap bahaya kejahatan pangan, baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha.

“Polri perlu hadir tidak hanya saat penindakan, tetapi juga dalam pencegahan dan literasi hukum masyarakat. Dengan begitu, keamanan pangan menjadi bagian dari kesadaran kolektif,” tulis Budi dalam makalahnya.

Menurut Rahmad, pendekatan strategis semacam ini harus diperluas dan diintegrasikan dalam kebijakan nasional agar aparat penegak hukum memiliki panduan yang sama dalam melindungi sektor pangan. Ia berharap pemikiran Kombes Budi dapat menjadi inspirasi bagi peserta Diklat lainnya dalam menumbuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik.

“Pemikiran inovatif seperti ini perlu mendapat dukungan lintas sektor. Keamanan pangan adalah isu strategis bangsa, bukan sekadar urusan produksi dan distribusi,” pungkas Rahmad.

Dengan munculnya gagasan strategis tersebut, Polri menunjukkan peran progresifnya dalam memperkuat daya tahan nasional melalui pendekatan hukum yang preventif, edukatif, dan kolaboratif.(*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025