Lonjakan Kasus Keracunan MBG di Jateng: Distribusi dan Higienitas Jadi Sorotan

Semarang, KARONESIA.COM | Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyoroti kesiapan pengelolaan pangan publik di Jawa Tengah. Dalam dua pekan terakhir, 15 kabupaten/kota melaporkan insiden yang menimpa sekitar 2.700 pelajar, menimbulkan kekhawatiran terhadap standar kebersihan dan distribusi makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menanggapi hal ini, Gubernur Ahmad Luthfi memimpin rapat koordinasi di GOR Jatidiri, Semarang, yang dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bupati/wali kota se-Jawa Tengah, serta perwakilan SPPG dan yayasan mitra. Dalam sambutannya, Luthfi menekankan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

“Setelah hari ini tidak boleh ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama,” kata Ahmad Luthfi, dikutip dari Kompas.com (6/10/2025). Pernyataan itu menegaskan komitmen Pemprov Jateng untuk menutup celah pengawasan dan meningkatkan standar higienitas di seluruh dapur MBG.

Data Pemprov Jateng menunjukkan dari 1.596 SPPG yang beroperasi, baru 84 unit yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Lebih dari 90 persen unit belum tersertifikasi, yang berarti potensi risiko kesehatan masih tinggi. Pemprov memberi tenggat satu bulan bagi SPPG yang belum tersertifikasi untuk melengkapi dokumen dan prosedur pengawasan.

Menurut Gubernur, penyebab keracunan bervariasi: lambatnya distribusi, kurangnya tenaga terlatih dalam penjamahan makanan, hingga kualitas air dan peralatan makan yang belum standar. “Pengawasan harus menyeluruh, mulai dapur hingga distribusi dan pengelolaan limbah. Kepala daerah dan PKK diminta aktif meninjau lapangan,” ujarnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya rapid test dan sterilisasi alat makan. “Presiden Prabowo Subianto sudah mengarahkan agar air yang digunakan harus tersertifikasi. Kalau memasak, gunakan air galon; kalau mencuci, air tanah wajib disaring,” ujar Dadan, dikutip dari Kompas.com (6/10/2025). Dadan juga menegaskan, SPPG yang lalai akan mendapat sanksi mulai dari penghentian operasional satu hingga delapan minggu, tergantung investigasi.

Selain pengawasan internal, orangtua siswa di beberapa daerah meminta tindakan pidana bagi pihak yang lalai. Sekretaris Satgas Percepatan MBG Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menyatakan pelaporan pidana terbuka, tetapi hingga kini belum ditemukan unsur kesengajaan. “Kalau ada yang benar-benar berniat jahat, tentu bisa dipidana. Namun sejauh ini tidak ada indikasi itu,” katanya.

Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan ketahanan pangan anak-anak miskin. Namun, serangkaian kasus keracunan di Jateng menjadi ujian serius efektivitas pengawasan. Para pengamat menilai, keberhasilan program akan bergantung pada integritas sistem pengawasan, bukan sekadar kuantitas distribusi.(*)

Editor: Tim Redaksi
© KARONESIA 2025