Jakarta, (KARONESIA.COM) – Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor Kejaksaan Agung, Jumat (7/2/2025).
Dalam sambutannya, Jaksa Agung mengapresiasi BPK yang menjalankan tugas konstitusional untuk memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan. Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Pemeriksaan ini menjadi sarana evaluasi dan perbaikan, bukan hanya mencari kesalahan. Kami siap mendukung dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan,” ujar Jaksa Agung.
Ia juga meminta jajaran Kejaksaan, terutama Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM WAS), untuk aktif dalam mendampingi serta mengedukasi seluruh unit kerja terkait pengelolaan anggaran. Menurutnya, pendekatan preventif lebih efektif dalam mencegah kesalahan tata kelola keuangan.
Selama delapan tahun terakhir, Kejaksaan RI berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Jaksa Agung berharap pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.
“Sinergi yang kuat antara Kejaksaan dan BPK sangat penting dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang lebih baik,” pungkasnya. (@2025)
