Rp13 Triliun dari Kasus CPO Bisa Bangun 600 Desa Nelayan

Jakarta, KARONESIA.com | Kejaksaan Agung menyerahkan Rp13,255 triliun uang pengganti kepada negara dari kasus korupsi ekspor CPO dan produk turunannya. Presiden Prabowo Subianto menyebut angka itu setara dengan potensi pembangunan ekonomi rakyat yang besar, mulai dari renovasi 8.000 sekolah hingga pembangunan 600 kampung nelayan.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa uang hasil pemulihan korupsi bukan hanya pengembalian aset, melainkan sumber daya untuk kesejahteraan publik.

“Kalau tiap kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka dana Rp13 triliun ini bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan. Itu berarti sekitar 5 juta rakyat bisa hidup lebih layak,” ujarnya di penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,255 triliun dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, Senin (20/10/2025).

Analisis ekonomi menunjukkan bahwa pemulihan dana publik dalam jumlah besar dapat memperkuat likuiditas fiskal pemerintah dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit APBN.

Dana pengganti yang dikembalikan ke kas negara juga bisa digunakan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, infrastruktur sosial, dan pemberdayaan nelayan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menambahkan, masih ada sekitar Rp4,4 triliun yang belum diserahkan karena proses hukum terhadap korporasi terpidana masih berjalan. Namun, Kejaksaan memastikan setiap aset yang disita akan memberi manfaat langsung bagi negara.

Kejaksaan menilai keberhasilan pemulihan Rp13 triliun ini sebagai langkah konkret memperkuat keadilan ekonomi nasional. Pemerintah berharap praktik ini menjadi model keberlanjutan dalam pengelolaan hasil sitaan dan aset negara yang transparan, produktif, dan berpihak pada rakyat.(*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025