Menkeu: Pemangkasan Dana Daerah untuk Belanja Lebih Efektif

Surabaya, KARONESIA.COM | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan di Surabaya bahwa pemerintah memangkas transfer ke daerah, namun langkah ini bertujuan mendorong transparansi dan efektivitas belanja daerah. Kebijakan ini sekaligus memastikan setiap rupiah yang diterima daerah digunakan secara optimal untuk pembangunan.

“Beberapa bupati ingin bertemu saya semua, tapi saya hanya bisa menerima perwakilan,” ujar Purbaya di Gedung Keuangan Negara, Surabaya, Kamis (2/10/2025).

Pemangkasan dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan realisasi di beberapa daerah. Pemerintah pusat menilai perlu menyalurkan program secara langsung agar dana digunakan lebih tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan.

Meski transfer ke daerah turun Rp200 triliun, alokasi program untuk daerah meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun. Dengan demikian, secara netto, anggaran yang diterima daerah justru bertambah.

Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp43 triliun. Penambahan transfer ke daerah bisa dipercepat jika penerimaan pajak membaik dan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan penyerapan anggaran yang bersih dan tepat sasaran.

“Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, saya bisa meyakinkan pimpinan untuk menambah alokasi dengan cepat,” kata Purbaya.

Menkeu menekankan pentingnya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas manajemen keuangan, tidak hanya fokus pada jumlah transfer. Pemerintah ingin daerah belajar mengelola anggaran dengan lebih profesional, sehingga setiap rupiah yang diterima benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk menyeimbangkan kontrol fiskal dengan otonomi daerah, sekaligus memastikan penggunaan anggaran publik lebih transparan dan efektif.(*)

Editor: Tim Redaksi
© KARONESIA 2025