Dunia Usaha Nilai Rentang Alpha Pengupahan Perlu Lebih Adaptif dengan Kondisi Riil Industri

Editor: Lingga  |  @KARONESIA.COM

Jakarta, KARONESIA.com | Penetapan kebijakan pengupahan kembali menjadi sorotan setelah dunia usaha menilai rentang nilai alpha (α) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil industri nasional. Rentang alpha sebesar 0,5–0,9 dinilai berpotensi menimbulkan tekanan baru bagi pelaku usaha yang tengah menghadapi tantangan struktural dan perlambatan di sejumlah sektor strategis.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum dialog sosial tripartit di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Dalam forum tersebut, perwakilan dunia usaha secara konsisten mengusulkan agar nilai alpha ditempatkan pada kisaran yang lebih moderat, yakni antara 0,1–0,5. Pendekatan ini dipandang lebih proporsional karena berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup layak pekerja dan kapasitas riil dunia usaha untuk bertahan dan berkembang.

Angle utama yang diangkat dunia usaha bukanlah penolakan terhadap tujuan perlindungan pekerja, melainkan dorongan agar kebijakan pengupahan dirancang lebih adaptif terhadap keragaman kondisi ekonomi di lapangan. Salah satu usulan penting adalah penerapan nilai alpha yang berbeda antar daerah. Perbedaan tersebut didasarkan pada rasio antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) di masing-masing wilayah, sehingga kebijakan upah tidak justru memperlebar kesenjangan antar daerah.

Dari perspektif pelaku usaha, pendekatan seragam berisiko menimbulkan dampak yang tidak seimbang. Di daerah dengan struktur industri yang masih rapuh atau produktivitas yang belum optimal, kenaikan upah yang terlalu agresif dapat memicu pengurangan tenaga kerja, relokasi usaha, bahkan penutupan industri. Sebaliknya, di wilayah dengan basis industri kuat, ruang penyesuaian upah relatif lebih besar.

Ketua Umum APINDO yang juga Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan KADIN Indonesia, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa usulan dunia usaha lahir dari realitas tekanan ekonomi yang masih dihadapi banyak sektor. Sejumlah industri tercatat tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mengalami kontraksi. Sektor tekstil, alas kaki, furnitur, karet dan plastik, hingga otomotif termasuk yang paling terdampak oleh perlambatan permintaan dan dinamika global.

Menurut Shinta, dunia usaha sepenuhnya memahami esensi kebijakan pengupahan sebagai instrumen perlindungan pekerja sekaligus penjaga daya beli masyarakat. Namun, kebijakan tersebut perlu dijalankan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan efek berantai terhadap keberlangsungan usaha dan stabilitas lapangan kerja. “Kebijakan pengupahan harus tetap selaras dengan kemampuan dunia usaha serta mempertimbangkan beragam kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah,” ujarnya.

Konteks ketenagakerjaan nasional turut memperkuat argumen tersebut. Tantangan struktural masih membayangi pasar kerja Indonesia, mulai dari jumlah pengangguran yang mencapai jutaan orang, tingginya angka setengah menganggur, hingga dominasi pekerja di sektor informal yang minim perlindungan. Dalam kondisi seperti ini, daya tahan dunia usaha menjadi faktor kunci dalam penciptaan lapangan kerja formal yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang kebijakan publik, perdebatan mengenai nilai alpha mencerminkan kebutuhan akan formula pengupahan yang lebih fleksibel dan berbasis data. Kebijakan yang terlalu kaku berisiko menghambat ekspansi usaha, sementara kebijakan yang terlalu longgar dapat menggerus kesejahteraan pekerja. Titik temu antara kedua kepentingan inilah yang terus dicari melalui mekanisme dialog sosial.

Ke depan, dunia usaha berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan tersebut secara komprehensif. Penyesuaian nilai alpha yang lebih adaptif diharapkan tidak hanya menjaga daya beli pekerja, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional. Dengan keseimbangan kebijakan yang tepat, pengupahan tidak sekadar menjadi instrumen distribusi pendapatan, melainkan juga pendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan lapangan kerja yang berkelanjutan.(*)