Tangsel di Persimpangan: Sorotan Publik atas Anggaran dan Sampah Tangsel

Editor: tim redaksi  |  @KARONESIA.COM

Tangerang Selatan, KARONESIA.com | Kebijakan publik yang baik selalu menuntut konsistensi antara niat, ucapan, dan tindakan. Di Kota Tangerang Selatan, dua isu yang mencuat hampir bersamaananggaran perjalanan dinas pejabat dan pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, menjadi cermin penting untuk menilai sejauh mana tata kelola kota berjalan seirama dengan kebutuhan warganya.

Seruan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat seharusnya menemukan resonansinya di tingkat daerah. Namun, ketika publik disuguhi kabar perjalanan dinas bernilai Rp1,5 miliar di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan layanan dasar, pertanyaan etik pun mengemuka. Legalitas anggaran memang dapat dijelaskan melalui dokumen perencanaan seperti RKPD. Akan tetapi, kepantasan kebijakan tidak berhenti pada stempel administratif.

Di sisi lain, persoalan TPA Cipeucang memperlihatkan wajah lain dari tantangan yang dihadapi pemerintah kota. Pembenahan dilakukan bertahap, dengan alasan teknis dan keselamatan operasional. Penjelasan ini masuk akal. Namun, keluhan warga akibat keterlambatan pengangkutan sampah dan dampak lingkungan menunjukkan bahwa layanan dasar tidak boleh terganggu oleh proses perbaikan yang tak disertai mitigasi matang.

Dua isu ini bertemu pada satu titik krusial,yaituprioritas kebijakan. Ketika anggaran besar dialokasikan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak langsung dirasakan publik, sementara pengelolaan sampah, urusan yang menyentuh kesehatan dan martabat warga masih terseok, wajar jika publik mempertanyakan arah kebijakan pemerintah daerah.

Argumen bahwa perjalanan dinas diperlukan untuk pengembangan kapasitas aparatur tidak sepenuhnya keliru. Namun, di era keterbatasan fiskal dan teknologi digital, pilihan kebijakan harus semakin selektif. Efisiensi bukan anti-pelatihan, melainkan dorongan untuk mencari cara paling hemat dan berdampak. Kepemimpinan diuji justru ketika pemerintah berani menunda atau menyesuaikan rencana yang tidak lagi relevan dengan situasi.

Sementara itu, dalam pengelolaan TPA Cipeucang, kesabaran publik yang diminta pemerintah harus dibayar dengan transparansi dan kepastian layanan. Perbaikan struktural tidak boleh mengorbankan stabilitas pengangkutan sampah di permukiman. Pemerintah perlu memastikan bahwa solusi sementara tersedia, sehingga masalah tidak berpindah dari TPA ke halaman rumah warga.

Kedua isu ini juga menyingkap kebutuhan mendesak akan empati fiskal. Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan representasi pilihan moral pemerintah. Apakah belanja publik lebih banyak diarahkan untuk kenyamanan birokrasi, atau untuk menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat?

Transparansi menjadi benang merah yang tidak bisa ditawar. Publik berhak mengetahui tujuan, luaran, dan dampak dari setiap perjalanan dinas. Demikian pula, warga berhak memperoleh informasi berkala mengenai progres pembenahan Cipeucang, skema pengalihan sampah, dan target waktu penyelesaian. Keterbukaan bukan hanya meredam kecurigaan, tetapi juga membangun partisipasi.

Lebih jauh, Tangsel membutuhkan konsistensi kebijakan lintas sektor. Efisiensi anggaran dan pengelolaan lingkungan seharusnya berjalan beriringan, bukan saling meniadakan. Penghematan belanja yang tidak prioritas dapat membuka ruang fiskal untuk memperkuat layanan persampahan, teknologi pengolahan sampah, dan edukasi publik di hulu.

Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak lahir dari pembelaan normatif, melainkan dari keberanian mengambil keputusan yang berpihak. Kota yang modern tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari kemampuannya mengelola uang publik dengan bijak dan melindungi ruang hidup warganya. Di titik inilah Tangsel sedang diuji: memilih konsistensi kebijakan atau membiarkan jarak antara pemerintah dan publik semakin melebar.(*)