KARONESIA.COM | Tangerang Selatan – Warga yang tinggal di kawasan Terminal Roksi, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tengah diliputi ketidakpastian akibat isu penertiban yang kian menguat terhadap rumah-rumah yang telah lama mereka huni.
Meski menyadari bahwa permukiman mereka berdiri di atas lahan milik pemerintah, warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Roksi Ciputat tetap memilih jalan musyawarah. Mereka mengaku tak menuntut hak atas tanah, namun berharap ada ruang dialog sebelum langkah penertiban dilakukan.
Ketua paguyuban, Stefanus Tarigan, menyampaikan keresahan tersebut kepada media, Selasa (3/06/2025), seraya menjelaskan bahwa niat baik warga untuk berdialog belum mendapat respon dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya dari Dinas Perhubungan sebagai pihak yang dianggap paling berwenang.
Insert. Sejumlah warga dari Paguyuban Roksi Ciputat berfoto bersama di depan rumah tinggal mereka, dengan latar poster kampanye pemimpin yang pernah mereka dukung. (Foto: Karonesia.com)
“Kami sadar tidak memiliki kewenangan atas tanah ini. Tapi kami ingin didengar, duduk bersama untuk menyampaikan kegelisahan kami. Tiga kali kami kirim surat permohonan audiensi ke Dishub Tangsel, tapi sampai hari ini belum juga ditanggapi,” ujar Stefanus.
Ia menyesalkan sikap diam yang ditunjukkan instansi pemerintah terhadap warganya sendiri, yang selama ini mendukung jalannya pemerintahan daerah.
“Apakah karena kami rakyat biasa, jadi tak layak berdialog? Apakah suara kami hanya dibutuhkan saat pemilu dan pilkada, lalu dilupakan setelah pesta politik usai?” tuturnya dengan nada getir.
Stefanus juga mengingatkan bahwa warga di Roksi Ciputat telah menjadi bagian dari dinamika sosial Tangsel sejak lama. Mereka mencatat telah memberikan dukungan penuh pada dua periode kepemimpinan Airin Rachmi Diany, hingga kini kepada Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.
“Kami tidak keberatan jika harus pindah. Tapi berikan kami kesempatan untuk berdialog. Jangan gusur diam-diam tanpa mendengar jeritan kami,” katanya.
Warga berharap adanya itikad baik dari pemerintah untuk membuka komunikasi, agar proses penataan kota tetap menghormati aspek sosial dan kemanusiaan. Terlebih, mereka bukan pendatang musiman, melainkan bagian dari masyarakat Tangsel yang selama ini hidup berdampingan dan berkontribusi bagi kota.
Sampai berita ini diturunkan, Dinas Perhubungan Tangsel belum memberikan tanggapan atas permintaan audiensi dari warga.
Editor: Lingga
Copyright © KARONESIA 2025
