Mukota Kadin Tangsel Ricuh: Krisis Transparansi dan Dugaan Tata Kelola Asal-asalan Dana Rp1,2 Miliar

Tangerang Selatan , KARONESIA.com | Forum Musyawarah Kota (Mukota) IV Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tangerang Selatan yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi pengusaha daerah berubah menjadi panggung kekisruhan. Di Gedung Kodiklat TNI, Serpong, Sabtu (25/10/2025), suasana rapat yang semula kondusif mendadak ricuh setelah panitia menunda sidang tanpa penjelasan waktu lanjutan.

Beberapa peserta berdiri, sebagian berteriak menuntut kejelasan. “Panitia harus masuk ke dalam arena! Jangan sembunyi!” teriak seorang peserta, disambut tepuk tangan dan sorakan dari ratusan orang yang mulai kehilangan kesabaran.

Kemarahan itu tak muncul tanpa sebab. Selain penundaan mendadak, para peserta menuding panitia bersikap tidak transparan sejak awal pelaksanaan Mukota. Dugaan ketidakjelasan penggunaan dana hingga Rp1,2 miliar menjadi pemicu utama ketegangan di forum yang sejatinya menjadi simbol demokrasi ekonomi dunia usaha Tangsel tersebut.

“Sedikit kericuhan terjadi karena panitia tidak profesional menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar salah satu peserta Sony Jonson, SH  saat dikonfirmasi media.

“Sejak awal mereka tidak transparan, bahkan berbohong. Di media mereka bilang sudah memverifikasi keanggotaan yang mendaftar, padahal faktanya belum pernah diverifikasi. Akhirnya verifikasi baru dilakukan di Kadin Provinsi Banten.” jelasnya.

Peserta itu menambahkan, inkonsistensi panitia berlanjut pada hari pelaksanaan. “Di tata tertib tertulis pendaftaran ditutup pukul 10 pagi, tapi setelah jam itu masih ada yang diterima. Saat istirahat makan, panitia juga tidak siap. Makanan baru tersedia lewat jam satu siang, dan sebagian nasi sudah basi,” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar, penyelenggaraan Mukota kali ini “terkesan asal-asalan”. “Setelah istirahat, sidang malah beberapa kali deadlock karena panitia tak bisa memberi kepastian agenda. Wajar peserta marah,” katanya.

“Kami berharap ke depan panitia diganti dengan orang-orang yang profesional dan berintegritas, bukan asal-asalan.” tegasnya.

Kericuhan di Mukota IV ini mempertegas krisis tata kelola di tubuh Kadin Tangsel. Penundaan tanpa pengumuman resmi, minimnya akuntabilitas keuangan, dan kekacauan teknis di lapangan menjadi indikasi lemahnya sistem manajerial organisasi bisnis yang mestinya menjadi contoh etika korporasi lokal.

Hingga malam, belum ada klarifikasi resmi dari panitia terkait alasan penundaan maupun laporan pertanggungjawaban dana. Di lokasi, sebagian peserta tetap bertahan, menuntut penjelasan terbuka dan kehadiran panitia yang disebut-sebut “menghilang” sejak siang.

Mukota yang diharapkan menjadi momentum demokrasi ekonomi daerah kini justru mencoreng citra Kadin sebagai wadah pengusaha profesional. Alih-alih memperkuat jejaring bisnis, forum ini menyingkap rapuhnya tata kelola organisasi dan absennya integritas di balik jargon pembangunan dunia usaha lokal.(*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025