Krisis Sampah Mengintai Tangsel, Warga Pertanyakan Efektivitas Kebijakan

❮

❯

×

Tangerang Selatan, KARONESIA.COM | Kota Tangerang Selatan kembali dihadapkan pada persoalan klasik yang tak kunjung padam: ledakan volume sampah harian yang mencapai sekitar 1.000 ton per hari. Di berbagai sudut kota, tumpukan sampah yang sebelumnya tersembunyi kini justru mencolok mata, termasuk di bawah Flyover Ciputat dan titik-titik lain yang selama ini dikenal rawan penumpukan.

Sejumlah terobosan sebenarnya telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari mengoptimalkan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Cipecaung, memperluas jaringan TPS3R, hingga mendorong berdirinya Bank Sampah. Namun upaya ini tidak berbanding lurus dengan laju produksi sampah harian yang terus melejit.

“Sampah yang dulu ada di dalam, sekarang pindah ke depan dan menyapa setiap orang yang lewat,” keluh seorang warga Ciputat.

Harapan sempat muncul ketika Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel bergerak cepat membersihkan gunungan sampah di beberapa titik seperti TPS3R Ciputat, depan minimarket di kawasan Ciputat, Pasar Cimanggis, jalur alternatif Serua, belakang TPS3R Jalan Rehan, hingga lintasan jembatan tol di Bambu Apus dan Serua. Saat itu warga mengira pemerintah mulai tegas. Tetapi keyakinan tersebut tak bertahan lama. “Itu cuma mimpi sesaat. Sekarang sampah nyebar lagi ke mana-mana,” kata warga lainnya.

Dalam percakapan spontan, seorang warga bahkan menyindir kondisi tersebut dengan analogi yang keras. “Sampah ini sudah masuk ruang ICU. Tinggal tunggu waktu sampai merajai semua sudut kota,” ujarnya. Ungkapan itu menggambarkan bagaimana krisis sampah di Tangsel telah memasuki fase akut.

Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) yang disebut-sebut akan rampung dalam dua tahun sempat memantik optimisme baru. Namun, warga yang semakin kritis justru mempertanyakan keberlanjutan penanganan sampah sebelum PLTS itu beroperasi.

“Bang, mikir deh. Kalau PLTS baru jadi dua tahun lagi, terus sampah hari ini sampai dua tahun ke depan mau ditampung di mana? TPA Cipecaung udah penuh, TPS3R terbatas, Bank Sampah kapasitasnya kecil,” ujar seorang warga.

Kegelisahan itu bukan tanpa alasan. Dengan produksi sampah 1.000 ton per hari, Tangsel membutuhkan sistem pengelolaan yang bukan hanya reaktif, melainkan berbasis manajemen jangka panjang dan penegakan aturan yang konsisten. Padahal, Tangsel sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 secara jelas mengatur pengelolaan sampah terpadu, pengurangan dari sumber, serta integrasi sampah sebagai sumber daya. Ditambah lagi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2022 mengenai pengurangan sampah plastik.

Bahkan, Perda Nomor 3 Tahun 2019 menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar: pidana kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Ketentuan itu diperkuat lagi oleh Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum, yang memberi ruang lebih luas bagi aparat menindak perilaku yang merusak kebersihan kota.

Namun warga mempertanyakan implementasinya. “Aturan banyak, saksi ada. Tapi kalau di lapangan tidak ditegakkan, ya percuma. Sampah tetap numpuk,” kritik seorang yang tidak ingin disebut namanya.

Ketua Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Rahmat Daeng menilai bahwa persoalan sampah Tangsel tidak hanya soal fasilitas yang kurang, tetapi juga menyangkut disiplin kolektif yang belum terbentuk.

“Pengawasan minim, perilaku membuang sampah sembarangan masih marak, dan kapasitas pengolahan tidak sebanding dengan produksi harian. Selain itu, kebijakan pengurangan sampah dari hulu, termasuk pembatasan plastik sekali pakai, perlu ditegakkan secara konsisten.” urainya.

Kita (GCP) Kota Tangsel mendorong agar Pemkot Tangsel memperkuat tiga strategi sekaligus, penindakan tegas berbasis Perda, percepatan pembangunan PLTS, dan kampanye perubahan perilaku masyarakat secara masif.

“Tanpa langkah terpadu, krisis sampah diprediksi akan terus membayangi kota penyangga Jakarta ini.”tutupnya. (*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025