JAKARTA (KARONESIA.COM) – Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika politik di kawasan Indo-Pasifik kini bukan sekadar berita, tetapi nyata terasa di kantong masyarakat. Harga kebutuhan pokok naik, program pembangunan terkendala birokrasi, dan efektivitas program pemerintah seringkali tidak sampai ke sasaran. Kondisi ini mendorong mantan pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 untuk berkumpul dalam Forum Kebangsaan, membahas strategi memperkuat civil society dan menyampaikan masukan konstruktif kepada pemerintah.
Ketua MPR RI periode 2019–2024 sekaligus Ketua DPR RI periode 2017–2019, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa forum ini hadir untuk merespons tantangan kompleks tersebut. “Indonesia menghadapi tantangan berlapis yang memerlukan konsolidasi seluruh elemen bangsa. Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan perspektif politik, ekonomi, dan sosial secara lebih jelas dan terarah,” ujarnya saat silaturahmi dan buka puasa bersama di Parle Resto Jakarta, Minggu malam (8/3/2026).
Bagi masyarakat, forum semacam ini lebih dari sekadar pertemuan elit politik. Dampak kebijakan yang dibahas bisa dirasakan langsung, mulai program makan bergizi gratis, kualitas pendidikan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga transformasi digital. Forum menekankan pentingnya koordinasi kebijakan yang konsisten agar manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketua DPR RI periode 2004–2009, Agung Laksono, menyoroti gejolak dunia yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi. “Kenaikan harga minyak, fluktuasi pasar global, dan dinamika politik regional sudah berdampak nyata. Kita harus memastikan dampak tersebut tidak berkembang menjadi masalah lebih besar bagi bangsa,” katanya.
Menurut Agung, pengalaman mantan pimpinan legislatif bisa menjadi sumber solusi strategis dalam menghadapi tantangan nasional dan global.
Forum Kebangsaan tidak hanya menyoroti ekonomi dan politik, tetapi juga efektivitas program pembangunan. Program makan bergizi gratis, misalnya, dinilai memiliki tujuan baik tetapi memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan penyimpangan anggaran atau ketidaktepatan distribusi.
Para tokoh menekankan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap program pemerintah adalah kunci agar setiap kebijakan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua MPR RI periode 2004–2009 sekaligus Wakil Ketua MPR periode 2024–2029, Hidayat Nur Wahid, menambahkan bahwa pengalaman para mantan pimpinan lembaga negara sangat berharga.
“Bangsa ini memiliki banyak tokoh yang pernah berada di posisi strategis dan memiliki pengalaman mengambil keputusan penting. Pengalaman itu bisa memberikan masukan pada isu pembangunan nasional, legislasi, dan kebijakan strategis lainnya,” ujarnya.
Selain isu kebijakan publik, forum juga menekankan pentingnya komunikasi politik yang solid di antara pejabat negara. Ketidakkonsistenan pernyataan antarpejabat kerap menimbulkan kebingungan publik. Forum menilai koordinasi yang kuat di antara menteri dan lembaga pemerintahan akan mempercepat realisasi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Ketua DPR RI periode 2009–2014, Marzuki Alie, menekankan bahwa forum dapat menjadi ruang masukan konstruktif. “Banyak kebijakan pemerintah sudah baik, tetapi pelaksanaannya perlu disempurnakan agar tepat sasaran. Forum ini hadir untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar efektif bagi masyarakat, terutama sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Wakil Ketua MPR periode 2019–2024, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa forum bersifat independen dan murni kebangsaan. “Forum ini hadir sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi para alumni pimpinan MPR dan DPR untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran strategis kepada pemerintah. Masukan yang lahir dari forum adalah suara kebangsaan, bukan kepentingan lain,” ujar Basarah.
Sejumlah tokoh lain yang hadir termasuk Melani Leimena Suharli, Agus Hermanto, Lukman Hakim Saifuddin, Amir Uskara, Priyo Budi Santoso, Arsul Sani, Rachmat Gobel, dan anggota DPR RI Robert Kardinal. Keberagaman pengalaman dan periode kepemimpinan mereka memperkaya diskusi, memberikan perspektif lintas era dalam menyikapi tantangan nasional.
Forum Kebangsaan juga menjadi wadah untuk membahas inovasi kebijakan. Contohnya, pengelolaan dana LPDP, koordinasi antar kementerian, dan mekanisme evaluasi program pembangunan. Dengan masukan strategis dari mantan pimpinan, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dalam konteks global, forum menekankan perlunya strategi menghadapi gejolak ekonomi internasional dan ketegangan politik regional. Mantan pimpinan legislatif menilai bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga oleh keterlibatan civil society dalam memberikan masukan yang konstruktif.
Forum ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan pengalaman tokoh-tokoh senior sebagai “jaring pengaman kebijakan” agar dampak negatif terhadap masyarakat bisa diminimalisir.
Lebih jauh, forum menjadi sarana pendidikan politik bagi publik. Diskusi yang terbuka, namun penuh strategi, memberikan contoh bagaimana kebijakan dapat dirancang dengan pertimbangan multi-elemen bangsa. Para peserta forum menekankan bahwa komunikasi kebangsaan yang efektif akan memperkuat kohesi sosial, menurunkan polarisasi opini, dan meningkatkan kualitas dialog publik.
Bagi masyarakat awam, hasil forum ini berarti keputusan pemerintah yang lebih tepat sasaran dan transparan. Misalnya, perbaikan distribusi program makan bergizi, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang selaras dengan kebutuhan rakyat. Forum menegaskan bahwa masukan dari mantan pimpinan legislatif bukan sekadar opini, tetapi bagian dari strategi nasional untuk memastikan kebijakan membawa manfaat nyata.
Dengan perspektif lintas periode kepemimpinan, Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 menunjukkan bahwa civil society dan pengalaman tokoh senior dapat menjadi katalisator kebijakan publik yang lebih efektif. Dalam situasi dunia yang terus berubah, forum ini menegaskan peran mantan pimpinan legislatif sebagai jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa.(*)
Link: https://karonesia.com/nasional/forum-kebangsaan-mpr-dpr/
