Historia The Series Part 6: Strategi Bawaslu Tangsel Tekan Pelanggaran Pemilu

Editor: Lingga  |  @KARONESIA.COM

Tangerang Selatan, KARONESIA.com | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan memperketat pengawasan pada seluruh tahapan pemilihan umum guna memastikan proses demokrasi berjalan sesuai regulasi dan meminimalisasi potensi pelanggaran hukum.

Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan Muhammad Acep menjelaskan bahwa pengawasan mencakup pendaftaran partai politik, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penanganan sengketa. Langkah ini bertujuan menjaga transparansi bagi seluruh peserta kontestasi.

“Kami berkomitmen mengawasi pemilu dengan adil dan transparan. Kami berharap masyarakat berperan aktif melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi,” ujar Muhammad Acep dalam diskusi The Historia The Series Part 6 di Tangerang Selatan, Minggu (11/1/2026).

Dalam diskusi tersebut, Moderator acara, Bung Oka, mempertanyakan efektivitas pengawasan terkait isu zonasi politik yang dikendalikan pihak tertentu. Hal ini dinilai memperlemah iklim demokrasi di wilayah Tangerang Selatan.

Menanggapi hal itu, Acep membenarkan adanya temuan praktik tersebut di beberapa titik. Namun, hasil investigasi lapangan menunjukkan adanya kesepakatan tidak tertulis antar-partai peserta pemilu yang melibatkan pihak di luar koridor undang-undang pemilu.

“Hampir semua (partai) melakukan itu, namun karena dilakukan oleh pihak yang tidak masuk dalam subjek hukum undang-undang pemilu, Bawaslu tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan,” kata Acep menjelaskan kendala regulasi yang dihadapi.

Isu mengenai tekanan kekuatan tertentu dalam sistem demokrasi juga diangkat oleh Ketua DPC Gerakan Cinta Prabowo (GCP) Tangsel, Daeng Rahmat. Ia menyoroti perlunya metode pengawasan lapangan yang lebih tepat untuk memperbaiki kekurangan sistem yang ada.

Acep menegaskan bahwa Bawaslu telah melakukan perbaikan kinerja mendasar. Ia menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik politik uang atau janji-janji yang merusak tatanan regulasi dan norma masyarakat.

“Fungsi pengawasan tidak hanya saat persiapan atau penyelenggaraan saja, tapi hingga pascapemilu. Ini penting agar ada keadilan bagi calon kontestan lain yang ingin berkontribusi untuk daerah,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Srikandi Historia, Mpok Novi, mempertanyakan efek jera bagi pelanggar dan ketegasan Bawaslu terhadap pejabat publik yang menggunakan jabatan untuk memihak peserta tertentu dalam kontestasi politik.

Acep menyatakan optimisme bahwa penegakan hukum tetap berjalan sesuai aturan. Jika seluruh unsur pelanggaran dalam undang-undang pemilu terpenuhi, pihaknya akan melakukan investigasi mendalam dan menjatuhkan sanksi melalui pengawas terkait.

“Jika semua unsur terbukti dilanggar, kami lakukan penindakan. Kami mengakui masih ada celah dalam regulasi, dan itu menjadi catatan penting untuk perbaikan di masa mendatang,” tegas Acep menutup diskusi tersebut.(*)