Patroli Koramil Pondok Gede dan Makna Kehadiran Negara Pasca Tahun Baru

Editor: Lingga  |  @KARONESIA.COM

Jakarta Timur,  KARONESIA.com | Patroli siang dan malam yang digencarkan Koramil 02/Pondok Gede pasca perayaan Tahun Baru 2026 tidak sekadar rutinitas keamanan.

Ini menegaskan cara negara mempertahankan kehadirannya di ruang-ruang sipil ketika euforia publik usai dan potensi gangguan kerap meningkat. Di wilayah urban seperti Pondok Gede, keamanan pasca perayaan menjadi fase krusial yang sering luput dari perhatian kebijakan.

Koramil 02/Pondok Gede, di bawah Kodim 0507/Kota Bekasi, memilih strategi patroli intensif sebagai respons atas kerentanan tersebut. Enam personel yang dipimpin Serma Suhanto bergerak bersama unsur tiga pilar (TNI, Polri, dan pemerintah daerah) menyusuri titik-titik strategis yang merepresentasikan denyut aktivitas warga. Gereja, pusat perbelanjaan, stadion mini, hingga simpul jalan utama menjadi fokus pengawasan, Kamis (1/1/2026).

Pendekatan mobile dengan kendaraan dinas dan patroli jalan kaki menunjukkan pergeseran pola pengamanan dari sekadar simbol kekuatan menuju interaksi langsung dengan masyarakat.

Koramil tidak hanya mengawasi, tetapi juga membangun komunikasi. Di sinilah patroli berubah menjadi instrumen sosial: negara hadir, terlihat, dan dapat diakses.

Pernyataan Serma Suhanto tentang kehadiran negara menegaskan dimensi itu. Patroli diposisikan sebagai sarana memastikan warga kembali beraktivitas tanpa bayang-bayang rasa cemas.

Dalam konteks keamanan teritorial, narasi ini penting karena legitimasi aparat tidak hanya dibangun melalui kewenangan, tetapi melalui kepercayaan publik.

Danramil 02/Pondok Gede Mayor Infanteri Fajar memperluas makna patroli tersebut. Ia menekankan kesinambungan kegiatan sebagai langkah antisipatif terhadap kriminalitas pasca perayaan.

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran struktural bahwa ancaman keamanan bersifat dinamis dan tidak berhenti bersamaan dengan berakhirnya kalender perayaan.

Di tingkat yang lebih luas, patroli ini menggambarkan wajah kebijakan keamanan lokal yang bersandar pada kolaborasi. Sinergi tiga pilar memperlihatkan relasi kekuasaan yang tidak tunggal, melainkan berbagi peran dalam menjaga stabilitas wilayah. Model ini relevan di tengah tuntutan publik akan keamanan yang humanis dan akuntabel.

Ke depan, efektivitas patroli semacam ini tidak hanya diukur dari absennya gangguan keamanan, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dan dilindungi.

Kehadiran aparat di jalan-jalan Pondok Gede pasca Tahun Baru menjadi pengingat bahwa keamanan adalah proses berkelanjutan.

Publik perlu terus mencermati bagaimana negara menjalankan peran tersebut, bukan hanya hadir, tetapi juga mendengar dan memahami kebutuhan warganya.(*)