Anggaran Besar, Krisis Sampah Akhir 2025: TPA Cipeucang dan Gagalnya Kebijakan Tangsel

Editor: Redaksi  |  @KARONESIA.COM

Tangerang Selatan, KARONESIA.com | Menjelang penutupan tahun 2025, Kota Tangerang Selatan seharusnya merayakan capaian pembangunan dan kualitas hidup warganya. Namun, yang mengemuka justru ironi, gunungan sampah di TPA Cipeucang yang terus meninggi, bau menyengat yang menyusup ke permukiman, serta keluhan kesehatan warga yang tak kunjung terjawab tuntas. Alih-alih menjadi simbol kota modern dan berkelanjutan, Tangsel menutup tahun dengan potret kegagalan tata kelola sampah yang kian telanjang.

Masalah sampah sejatinya bukan perkara baru. Namun, ketika persoalan ini terus berulang di tengah alokasi anggaran yang besar, publik patut bertanya, di mana letak kesalahannya? TPA Cipeucang bukan hanya soal lokasi penumpukan limbah, melainkan cermin dari kebijakan yang tak kunjung beranjak dari pola lama, mengumpulkan, menimbun, dan berharap masalah selesai dengan sendirinya.

Rencana pengolahan modern, hingga wacana teknologi ramah lingkungan kerap disampaikan dalam forum resmi. Namun realitas di lapangan berbicara lain. Sistem open dumping yang berkepanjangan, keterbatasan pengolahan di hulu, dan lemahnya pemilahan sampah dari sumber membuat TPA Cipeucang bekerja jauh melampaui daya dukungnya.

Di sinilah persoalan kebijakan menjadi krusial. Sampah bukan sekadar isu teknis dinas kebersihan, melainkan masalah lintas sektor yaitu,  kesehatan publik, lingkungan hidup, tata kota, bahkan keadilan sosial.

Warga di sekitar TPA menanggung risiko paling besar, mulai dari pencemaran udara, potensi air tanah tercemar, hingga meningkatnya gangguan pernapasan. Ketika keluhan warga hanya dijawab dengan sosialisasi atau janji jangka panjang, negara dalam skala lokal, sesungguhnya sedang abai pada mandat perlindungan kesehatan warganya.

Kegagalan tata kelola juga tampak dari minimnya perubahan perilaku kolektif. Program pengurangan sampah dari sumber, bank sampah, atau ekonomi sirkular kerap menjadi jargon proyek. Namun tanpa pengawasan konsisten, insentif yang jelas, dan keteladanan kebijakan, inisiatif ini mudah layu sebelum berkembang.

Pemerintah daerah terlihat masih lebih nyaman mengelola dampak, bukan mencegah sumber masalah.

Lebih jauh, persoalan Cipeucang menyingkap paradoks anggaran. Besarnya dana tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas hasil. Tanpa perencanaan berbasis data yang transparan, evaluasi kinerja yang terbuka, serta keberanian mengubah pendekatan lama, anggaran justru berpotensi menjadi beban baru, baik secara fiskal maupun lingkungan. Publik berhak mengetahui sejauh mana efektivitas belanja tersebut, bukan sekadar angka dalam laporan akhir tahun.

Dari perspektif kebijakan nasional, Tangsel bukan satu-satunya daerah yang terjebak dalam krisis sampah. Namun sebagai kota penyangga ibu kota dengan tingkat pendidikan dan ekonomi relatif tinggi, ekspektasi publik tentu lebih besar.

Tangsel seharusnya bisa menjadi laboratorium kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang modern, partisipatif, dan berkelanjutan. Ketika peluang itu terlewat, yang tersisa hanyalah rasa kecewa dan ketidakpercayaan.

Editorial ini tidak bermaksud menunjuk individu sebagai kambing hitam. Yang dibutuhkan adalah koreksi struktural.

Pertama, pemerintah daerah perlu menata ulang kebijakan persampahan dengan orientasi pengurangan dari hulu. Pemilahan wajib, insentif ekonomi bagi warga, serta sanksi yang adil dan konsisten harus berjalan beriringan.

Kedua, transparansi anggaran dan keterlibatan publik mesti diperkuat agar kebijakan tidak berhenti di meja birokrasi.

Ketiga, kesehatan warga sekitar TPA harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan efek samping yang ditoleransi. Layanan kesehatan preventif, pemantauan lingkungan berkala, dan relokasi yang manusiawi perlu dibahas secara terbuka dan serius.

Keempat, keberanian politik untuk meninggalkan pendekatan lama menjadi kunci. Tanpa itu, TPA Cipeucang akan terus menjadi monumen kegagalan kebijakan.

Akhir tahun seharusnya menjadi momentum refleksi. Tangsel dihadapkan pada pilihan, melanjutkan pola lama yang menumpuk masalah, atau memulai perubahan yang mungkin tidak populer namun menyelamatkan masa depan kota.

Sampah memang tidak pernah memilih tempat. Tetapi kebijakan selalu lahir dari pilihan. Dan dari pilihan itulah, kualitas kepemimpinan diuji.(*)