Di Balik Banjir Sumatera: Alih Fungsi Lahan dan Lemahnya Kendali Tata Ruang

Editor: tim redaksi  |  @KARONESIA.COM

Jakarta, KARONESIA.com | Rentetan banjir bandang di Sumatera kembali memunculkan sorotan terhadap praktik alih fungsi lahan. Publik mempertanyakan konsistensi pengawasan tata ruang di wilayah rawan bencana.

Banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Sumatera tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga membuka kembali diskusi soal kerusakan lingkungan. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan, terutama sawit, dinilai memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.

Menurut catatan redaksi, perubahan tutupan lahan mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan. Akibatnya, limpasan air meningkat dan mempercepat terjadinya banjir serta longsor, terutama saat hujan ekstrem.

Sejumlah pengamat lingkungan menilai lemahnya pengawasan tata ruang memperparah dampak bencana. Regulasi kerap tidak diikuti pengendalian di lapangan, sehingga kawasan lindung berubah fungsi secara bertahap.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengingatkan pemerintah daerah agar lebih waspada terhadap aktivitas yang merusak alam. Ia menekankan pentingnya menjaga hutan dan lingkungan sebagai benteng alami dari bencana.

Presiden meminta daerah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusakan lingkungan, seperti dikutip dari Kompas.com, (14/12/2025),

Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong evaluasi perizinan lahan di wilayah rawan bencana. Langkah tersebut bertujuan memperkuat pencegahan jangka panjang, bukan sekadar respons darurat.

Banjir bandang di Sumatera menjadi peringatan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilepaskan dari tata kelola lingkungan. Tanpa pengendalian alih fungsi lahan yang tegas, risiko bencana serupa diperkirakan akan terus berulang.(*)