APBD Triliunan, Sampah Tangsel Tak Terurus Jalan Protokol Kotor, TPA Cipeucang Tertekan

Editor: Lingga  |  @KARONESIA.COM

Tangerang Selatan,  KARONESIA.com | Persoalan sampah di jalan protokol Kota Tangerang Selatan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan gejala dari problem struktural dalam pengelolaan sampah perkotaan, mulai dari wilayah permukiman hingga tempat pembuangan akhir (TPA). Ironisnya, problem ini terjadi di tengah kapasitas fiskal Kota Tangsel yang besar, dengan APBD bernilai triliunan rupiah setiap tahun. Ketika sampah menumpuk di ruang publik, publik pantas bertanya: apakah kebijakan dan anggaran telah dirancang sesuai realitas geografis kota?

Sebagai kota penyangga metropolitan dengan kepadatan tinggi, Tangsel menghadapi fakta yang tidak bisa dihindari yaitu keterbatasan lahan. Wilayah kota ini tidak memiliki ruang luas untuk pengembangan TPA konvensional. Ketergantungan pada sistem angkut-buang, tanpa pengolahan yang memadai di hulu, menjadikan sampah sebagai bom waktu yang terus berulang.

Jalan Protokol Kotor, TPA Cipeucang Tertekan

Sampah yang menumpuk di badan jalan protokol adalah ujung dari rantai masalah yang panjang. Di hulu, pengelolaan sampah berbasis kewilayahan belum berjalan optimal. Pemilahan di sumber masih minim, fasilitas pengolahan skala kawasan terbatas, dan sistem pengangkutan sering kali tidak sinkron dengan volume sampah harian.

Di hilir, TPA Cipeucang berada dalam tekanan berat. Kapasitas terbatas, jarak tempuh yang jauh, serta ketergantungan pada metode pembuangan yang belum sepenuhnya modern membuat sistem mudah kolaps. Ketika TPA Cipeucang bermasalah, entah karena overload, gangguan operasional, atau keterbatasan lahan, dampaknya langsung terasa di jalan-jalan kota. Sampah tertahan, menumpuk, dan akhirnya mencemari ruang publik.

Paradoks Anggaran dan Tantangan Tata Kelola

Dalam konteks APBD Tangsel yang besar, kondisi ini menjadi paradoks. Keterbatasan lahan seharusnya mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif, bukan reaktif. Anggaran tidak semestinya terserap hanya untuk biaya angkut dan buang, tetapi diarahkan pada transformasi sistem.

Masalah utama bukan semata ketersediaan dana, melainkan ketiadaan prototipe pengelolaan sampah yang sesuai karakter kota: padat, urban, dan minim lahan. Tanpa desain sistem yang tepat, anggaran besar justru berisiko habis untuk solusi jangka pendek yang berulang.

Dari Wilayah ke TPA: Kebutuhan Prototipe Terbaik

Kota Tangsel membutuhkan model pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir. Pertama, penguatan pengelolaan berbasis kewilayahan melalui TPS3R, bank sampah, dan fasilitas pengolahan skala lingkungan yang benar-benar berfungsi, bukan sekadar proyek fisik. Pemilahan wajib di sumber harus menjadi kebijakan nyata, didukung insentif dan sanksi.

Kedua, pengurangan beban ke TPA Cipeucang harus menjadi target utama. Kota dengan lahan terbatas tidak bisa terus mengandalkan TPA Cipeucang sebagai titik akhir. Teknologi pengolahan menengah seperti RDF, komposting terintegrasi, atau fasilitas pengolahan antara perlu dirancang secara selektif, berbasis kebutuhan dan dampak lingkungan termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTs) Modern perlu dipercepat realisasinya.

Ketiga, TPA Cipeucang harus diposisikan sebagai bagian dari sistem modern, bukan tempat buang terakhir yang dibiarkan menua. Dengan lahan terbatas, efisiensi, teknologi, dan pengelolaan profesional menjadi keharusan.

Birokrasi: Dari Administratif ke Eksekutif Lapangan

Semua ini menuntut perubahan cara kerja birokrasi. Koordinasi lintas OPD, perencanaan berbasis data timbulan sampah, serta pengawasan lapangan yang konsisten harus menjadi standar. Jalan protokol yang bersih seharusnya menjadi indikator kinerja, bukan sekadar urusan estetika.

Kepemimpinan daerah dituntut berani mengambil keputusan strategis: meninggalkan pola lama dan berinvestasi pada sistem jangka panjang. Tanpa itu, keterbatasan lahan akan terus dijadikan alasan, bukan tantangan yang dijawab dengan inovasi.

Penutup

Sampah di Kota Tangerang Selatan adalah persoalan tata kelola, bukan semata teknis. Anggaran besar, tanpa prototipe pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, hanya akan menunda krisis. Kota dengan lahan terbatas harus berpikir lebih maju—mengelola sampah sejak dari rumah, kawasan, hingga TPA dengan satu desain besar yang terintegrasi.

Jika tidak, tumpukan sampah di jalan protokol akan terus menjadi simbol kegagalan perencanaan, sekaligus peringatan bahwa kota modern tidak cukup dibangun dengan beton dan anggaran, tetapi dengan sistem yang bekerja. (*)​