Mendagri Instruksikan Pemda Perkuat Mitigasi dan Layanan Publik Jelang Natal dan Tahun Baru

Jakarta , KARONESIA.com | Pemerintah pusat memperketat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi dua tantangan besar pada akhir tahun: meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi dan lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kesiapsiagaan pemda akan menjadi faktor penentu dalam mengamankan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Tito memaparkan bahwa tren cuaca ekstrem dalam tiga pekan terakhir, termasuk longsor dan banjir bandang di sejumlah provinsi, menunjukkan perlunya kesiapan pemda untuk meminimalkan korban dan kerugian. Ia meminta kepala daerah segera melakukan konsolidasi bersama Forkopimda dan instansi kebencanaan guna mempercepat langkah mitigasi.

“Kita butuh sinergi karena tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” ujar Tito.

Selain ancaman bencana, persiapan layanan publik jelang perayaan keagamaan menjadi sorotan. Mobilitas warga diperkirakan meningkat tajam sehingga memerlukan penguatan pada sektor transportasi darat, laut, dan udara. Kemacetan, kepadatan terminal, hingga risiko keselamatan transportasi diprediksi menjadi tantangan bagi pemda.

Di sisi lain, lonjakan aktivitas sosial-keagamaan biasanya memicu kenaikan permintaan pangan. Tito mengingatkan pemda untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi agar inflasi tetap terkendali. Stabilitas harga pangan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan tata kelola libur akhir tahun.

Dari sisi keamanan publik, pemantauan titik keramaian menjadi prioritas. Tito merujuk Tragedi Halloween Itaewon 2022 sebagai pembelajaran mengenai pentingnya manajemen kerumunan. Kawasan wisata seperti Ancol menjadi lokasi yang harus mendapatkan pengawasan khusus pada malam pergantian tahun.

Peringatan serupa datang dari BMKG

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memproyeksikan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia dalam dua bulan ke depan, termasuk Jawa, Bali, NTT, serta Papua Selatan. Potensi bibit siklon di selatan Indonesia hingga Laut Arafura dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi.

Faisal menegaskan bahwa periode November 2025–April 2026 merupakan fase rawan pembentukan siklon tropis. Meski operasi modifikasi cuaca terus dilakukan sebagai langkah mitigasi, teknologi tersebut belum mampu mencegah pembentukan siklon. Kondisi ini menuntut pemda memperkuat kesiapsiagaan, terutama di daerah pesisir dan kawasan padat penduduk.

Dengan kombinasi risiko cuaca ekstrem dan tingginya mobilitas masyarakat, kehadiran pemerintah daerah diuji dalam menjaga keselamatan publik, stabilitas harga pangan, serta kelancaran aktivitas sosial-keagamaan. Instruksi Mendagri menjadi sinyal bahwa penguatan manajemen risiko dan layanan publik harus dipercepat sebelum libur akhir tahun dimulai.(*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025