BGN Nonaktifkan 56 Dapur MBG Pasca-5.000 Kasus Keracunan

Jakarta, KARONESIA.COM | Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak. Keputusan ini menyusul laporan lebih dari 5.000 kasus keracunan pangan yang terjadi sejak Januari hingga September 2025.

Penonaktifan puluhan dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia ini merupakan sanksi administratif sekaligus bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan program strategis nasional tersebut. Program MBG, yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan balita, kini berada di bawah sorotan terkait isu higienitas dan kesehatan.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa lembaga tidak akan berkompromi terhadap keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat.

“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Penonaktifan sementara ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Nanik dalam keterangan resmi, Senin (29/9/2025).
“Keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak penerima MBG, menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.”

Nanik menambahkan, makanan dari 56 SPPG yang dinonaktifkan kini tengah menjalani uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pengujian akan menentukan langkah selanjutnya, apakah izin SPPG dicabut permanen atau diberikan kembali setelah perbaikan fundamental.

Instruksi Presiden dan Penguatan Regulasi

Seri kasus keracunan ini menarik perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara telah mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan memberikan instruksi khusus untuk penertiban total tata kelola MBG.

Presiden menekankan bahwa seluruh dapur MBG harus menjamin kebersihannya dengan standar yang lebih ketat.

“Kita risau masih ada kasus keracunan. Maka, kita tertibkan semua SPPG dan dapur. Semua alat harus dicuci menggunakan peralatan modern untuk membunuh semua bakteri,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan.

Selain kebersihan alat, Presiden juga memerintahkan setiap dapur MBG dilengkapi alat uji (test kit) untuk memastikan makanan yang didistribusikan aman dari kontaminasi bakteri. “Sebelum distribusi, semua makanan harus diuji. Langkah-langkah preventif lainnya juga harus diterapkan,” tegasnya.

Momentum Perbaikan Tata Kelola Menyeluruh

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyatakan bahwa insiden ini menjadi momentum bagi BGN untuk memperbaiki seluruh tata kelola SPPG, mulai dari rantai pasokan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi ke penerima manfaat.

Untuk memperkuat pengawasan dan deteksi dini, BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat dan meningkatkan mekanisme monitoring di lapangan.

“BGN membuka kanal pengaduan dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat,” kata Khairul.

Langkah penguatan pengawasan dan evaluasi ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap Program MBG, yang sejatinya memiliki manfaat besar bagi perbaikan gizi nasional. BGN menegaskan komitmennya agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.(*)

Editor: Redaksi
© KARONESIA 2025