Viral Anggaran Rp66 Miliar Konsumsi Pemkot Tangsel, Publik Kritik Walkot Klarifikasi

Tangerang Selatan,KARONESIA.COM | Anggaran makan dan minum Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebesar Rp66 miliar memicu gelombang kritik. Publik membandingkan pos konsumsi birokrasi itu dengan kondisi masyarakat yang tengah dihimpit kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok.

Sorotan bermula dari unggahan artis Leony Vitria Hartanti yang mengutip laporan keuangan Pemkot Tangsel tahun 2024. Ia mempertanyakan alokasi puluhan miliar rupiah hanya untuk urusan makan-minum di lingkungan birokrasi. Unggahan itu viral dan langsung menyedot perhatian warganet.

Dalam laporan keuangan tersebut, tercatat anggaran konsumsi rapat melonjak dari Rp50,07 miliar pada 2023 menjadi Rp60,29 miliar pada 2024. Pos jamuan tamu ikut naik dari Rp6,75 miliar menjadi Rp7,22 miliar. Total keduanya mendominasi alokasi Rp66 miliar untuk konsumsi.

Di media sosial, publik ramai-ramai menyandingkan angka itu dengan beban hidup sehari-hari.

Wali Kota Tangsel Klarifikasi

Menanggapi polemik tersebut, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie buka suara. Ia menegaskan anggaran itu tidak hanya untuk rapat pejabat, melainkan tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk sekolah negeri, puskesmas, dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

“Belanja makan-minum Rp66 miliar itu tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk enam TK negeri, 157 SD negeri, 24 SMP negeri, tiga RSUD, dan 35 puskesmas,” kata Benyamin, dikutip dari Antara, Rabu (24/9).

Ia juga menyebut dana itu mencakup konsumsi pasien RSUD, bukan hanya untuk jamuan atau rapat internal. “Ini dana makan-minum secara keseluruhan. Termasuk makan-minum untuk pasien rawat inap,” ujarnya.

Benyamin menambahkan laporan keuangan Pemkot Tangsel selalu diaudit BPK dan sejak 2019 diunggah di laman resmi. “LKPD adalah dokumen resmi yang setiap tahun mendapatkan opini WTP dari BPK,” ucapnya.

Kritik Budaya Birokrasi

Meski ada klarifikasi, publik tetap menyoroti lonjakan belanja konsumsi rapat. Anggaran yang naik dari tahun ke tahun dinilai menggambarkan budaya birokrasi yang rapat-oriented, di mana konsumsi menjadi paket wajib dalam setiap kegiatan.

Sejumlah pengamat menilai persoalan utamanya bukan soal legalitas anggaran, melainkan efektivitas. “Transparansi penting, tapi efisiensi juga harus jadi prioritas. Apakah rapat sebesar itu menghasilkan keputusan yang sepadan dengan biayanya?” ujar Puji Iman Jarkasih, SH, MH kepada media, Jumat (26/9/2025).

Kritik semakin tajam ketika publik mengaitkan angka Rp66 miliar dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kenaikan harga beras, cabai, dan bahan pokok lain membuat belanja konsumsi birokrasi dianggap tidak peka dengan kondisi warga.

Figur Publik Jadi Pemicu

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana suara seorang artis bisa mengangkat isu anggaran yang sebelumnya tidak banyak disorot. Meski laporan keuangan sudah terbuka, kritik Leony mampu memicu reaksi publik luas.

Di era media sosial, figur publik kerap menjadi pemicu kesadaran kolektif. Unggahan Leony bukan hanya soal angka, tetapi juga memantik rasa keadilan publik: wajar atau tidak birokrasi menghabiskan Rp66 miliar untuk makan-minum saat banyak warga menekan pengeluaran belanja harian?

Menunggu Langkah Nyata

Hingga kini, Pemkot Tangsel tetap pada posisinya bahwa anggaran Rp66 miliar sah dan diaudit lembaga resmi. Namun, gelombang kritik menunjukkan publik tidak sekadar butuh transparansi, melainkan juga efisiensi.

Pertanyaan publik sederhana: apakah birokrasi masih harus menghabiskan puluhan miliar untuk rapat, jamuan, dan konsumsi, ketika digitalisasi kerja justru menawarkan cara lebih hemat?

Debat ini pada akhirnya menyentuh prioritas anggaran daerah. Tanpa perubahan budaya kerja, Rp66 miliar untuk makan-minuman akan terus menjadi simbol jurang antara birokrasi dan realitas masyarakat.(*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025