Jakarta (KARONESIA.COM) – Skandal dugaan korupsi di PT Pertamina semakin menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap potensi kerugian negara yang bisa mencapai Rp1.000 triliun. Angka ini muncul dari asumsi total kerugian Rp193,7 triliun yang terjadi selama lima tahun terakhir dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Masyarakat pun mendesak agar pemerintah dan aparat hukum bertindak tegas dalam menuntaskan kasus ini.
Tokoh masyarakat Yakub F. Ismail menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di tubuh Pertamina. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat. “Pastinya saya sangat mendukung ketegasan pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo yang beberapa hari lalu menyatakan akan membersihkan oknum-oknum yang tersandung praktik korupsi di tubuh Pertamina,” ujar Yakub di Jakarta, Minggu (02/03/2025).
Ia menegaskan bahwa dengan nilai kerugian yang sangat besar, kasus ini menempati posisi teratas dalam daftar skandal korupsi di perusahaan pelat merah. Dari data yang diungkap Kejagung, penyebab kerugian tersebut berasal dari berbagai aspek, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri yang merugikan negara Rp35 triliun, impor minyak mentah melalui broker sebesar Rp2,7 triliun, serta pemberian subsidi dan kompensasi yang mencapai Rp147 triliun pada 2023.
Pernyataan Yakub sejalan dengan kritik yang dilontarkan oleh politikus Partai Demokrat, Andi Arief. Melalui platform X, Andi menyatakan bahwa jika kerugian tersebut terjadi secara konstan dalam lima tahun, totalnya bisa menembus Rp1.000 triliun. “Jadi kalau kita berasumsi kerugian tersebut terjadi selama lima tahun dari 2018-2023 dengan angka konstan Rp193,7 triliun, maka dikali lima tahun angkanya nyaris menyentuh Rp1.000 triliun,” tulisnya dalam cuitan pada Jumat (28/2), seperti dikutip dari Fajar.co.id.
Yakub menekankan pentingnya transparansi dan keberanian dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan dari hulu hingga hilir untuk memastikan semua pihak yang terlibat dapat diadili. Ia juga merujuk pada pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Komisaris Utama Pertamina, yang mengklaim memiliki bukti rekaman serta notulen rapat terkait tata kelola Pertamina selama masa jabatannya.
“Pak Ahok sudah speak-up, bahkan bersedia untuk ‘buka-bukaan’. Berani nggak ini kasus dibuka lebih luas?” tantang Yakub. Ia meyakini bahwa oknum yang terlibat lebih dari sekadar nama-nama yang telah terungkap. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menggali lebih dalam guna menuntaskan skandal ini.
Lebih jauh, Yakub menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar isu hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN. Ia optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal dengan ketegasannya, skandal ini akan dibongkar hingga ke akarnya. “Siapa yang meragukan sosok Pak Prabowo? Saya percaya dengan ketegasan beliau, kasus korupsi Pertamina ini akan terkuak dan siapa saja pelaku yang terlibat pasti akan terungkap,” pungkasnya.
