MBG Tangsel Disorot, Ketegasan Pemkot Perlu Bukti Konkret dan Nyata

Tangerang Selatan, KARONESIA.COM | Polemik MBG Tangsel kembali menyeruak setelah kasus keracunan siswa SMKN 8 mengguncang publik. Pemerintah Kota Tangerang Selatan kini menaruh perhatian serius, bukan hanya pada aspek keamanan pangan, tetapi juga transparansi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai minim akuntabilitas.

Wakil Wali Kota Tangsel menegaskan, setiap dapur dan penyedia MBG wajib memenuhi standar kelayakan serta sertifikasi higiene dan keamanan pangan. “Ke depan, SPPG harus laik dan tersertifikasi, agar tidak ada lagi kasus siswa-siswi yang dirugikan,” ujarnya. Nada tegas itu mencerminkan kegelisahan pemerintah daerah melihat pengelola MBG cenderung tertutup di tengah sorotan publik.

Kesulitan komunikasi dengan Koordinator Wilayah MBG Tangsel, Nindy, memperburuk keadaan. Saat dimintai keterangan, ia enggan memberikan penjelasan mendalam dan hanya merespons singkat melalui pesan tertulis, bahkan menyebut pertanyaan wartawan “mengganggu aktivitas”. Sikap ini memunculkan tanda tanya: mengapa pengelola program publik enggan terbuka, padahal menyangkut kesehatan ribuan pelajar?

Kepala Regional MBG Banten mencoba meluruskan isu yang beredar. Ia memastikan kabar keracunan di SDN Babakan, Kecamatan Setu, adalah tidak benar. Klarifikasi resmi pihak sekolah menegaskan tak ada siswa yang terdampak. Namun, pernyataan itu sekaligus menyingkap fakta lain: keracunan memang benar terjadi, hanya saja lokasinya di SMKN 8 Tangsel. “Kami sudah menerima validasi kasus di SMKN 8, dan akan mengevaluasi penyedia MBG di Setu,” jelasnya.

Pernyataan itu menyoroti dua masalah serius: lemahnya koordinasi internal pengelola MBG dan rapuhnya sistem komunikasi publik. Informasi simpang siur membuat kepercayaan masyarakat kian goyah, sementara Pemkot Tangsel harus bekerja keras menutup celah agar program unggulan pemerintah pusat tidak berubah menjadi sumber masalah.

Langkah evaluasi menyeluruh kini dicanangkan. Pemkot akan memperketat pemeriksaan terhadap setiap dapur MBG, memastikan standar higiene, keamanan pangan, serta prosedur distribusi. Namun, kritik tetap muncul: apakah pengawasan rutin cukup menjawab kerentanan sistem, ataukah dibutuhkan reformasi pengelolaan MBG agar lebih transparan?

Wakil Wali Kota menekankan bahwa penguatan komunikasi lintas pihak menjadi kunci. “Program MBG harus memberi manfaat nyata, bukan menambah masalah. Pengelola harus terbuka, karena publik berhak tahu,” tegasnya. Pernyataan itu jelas mengirim pesan: kerahasiaan dan sikap bungkam tak lagi bisa ditoleransi dalam program publik sebesar MBG.

Kasus di SMKN 8 menjadi cermin rapuhnya tata kelola MBG di Tangsel. Polemik MBG Tangsel ini memperlihatkan bahwa sekadar perketat pengawasan tidak cukup. Transparansi, akuntabilitas, dan kesediaan pengelola untuk terbuka kepada publik kini menjadi ujian besar bagi kelangsungan program.(*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025