Sebanyak 1.217 orang dari berbagai instansi dan elemen masyarakat terlibat dalam kegiatan ini. Rinciannya, 400 personel KKP, 67 anggota Polairud, 750 personel TNI AL yang tergabung dari Lantamal III dan Pasmar I, serta 200 masyarakat setempat. Selain itu, alat transportasi laut yang digunakan mencakup 214 kapal nelayan, 8 kapal patroli, 3 kendaraan amfibi marinir, dan sejumlah perahu karet.
Dalam tinjauan lapangan, Menteri KKP bersama rombongan menggunakan kendaraan amfibi marinir untuk melihat langsung kondisi pagar laut yang menghambat aktivitas nelayan.
Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pagar-pagar ini akan dibongkar secara bertahap. “Kami sepakat untuk segera membongkar pagar laut. Semua pihak terkait telah kami panggil untuk memberikan keterangan, dan proses ini akan dijalankan sesuai arahan Presiden serta koridor hukum,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa bambu-bambu yang digunakan untuk pagar laut akan dijadikan barang bukti dalam proses hukum. Langkah ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif pemerintah untuk memastikan akses nelayan ke wilayah tangkapan tidak terganggu.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid, menambahkan bahwa sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang berada di wilayah laut akan ditinjau ulang. “Dari 266 sertifikat yang kami evaluasi, sebagian berada di dalam wilayah laut. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, sertifikat yang tidak lebih dari lima tahun dapat kami batalkan,” jelas Nusron.
Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, menekankan bahwa laut tidak dapat dijadikan milik perorangan atau badan hukum. “Kami sepakat dengan DPR untuk mendukung pembongkaran pagar ini. TNI AL hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai institusi, termasuk Wakil Menteri KKP, Laksamana Madya TNI Irvansyah, Kepala Bakamla, dan perwakilan Polri. Kehadiran para pejabat ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan yang menyulitkan nelayan di pesisir pantura. (@2025)
