Jakarta, (KARONESIA.COM) – Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan komitmen Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk mendukung visi dan misi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bamsoet juga mendorong agar Undang-Undang (UU) No 1 tahun 1987 tentang KADIN Indonesia segera direvisi, guna menjawab tantangan ekonomi dan pembangunan di masa depan, serta mewujudkan program dan target besar pemerintah, termasuk Indonesia Emas 2045.
Bamsoet, yang juga Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan stakeholder lainnya untuk mencapai tujuan pemerintahan Kabinet Merah Putih. “Pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas utama, agar Indonesia dapat meraih cita-cita menjadi negara maju pada 2045,” ujar Bamsoet dalam sambutannya usai menghadiri Rapimnas KADIN Indonesia di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Pengentasan Kemiskinan sebagai Prioritas Utama
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan. Dengan angka kemiskinan mencapai 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang, penyebab utama kemiskinan di Indonesia terletak pada rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan berkualitas. “Walaupun terjadi penurunan persentase kemiskinan, namun hampir 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan setiap warga negara dapat menikmati kehidupan yang lebih baik,” kata Bamsoet.
Strategi Pembangunan untuk Indonesia Emas
Bamsoet menyebutkan, salah satu solusi utama untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Investasi dalam sektor pendidikan akan meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja bagi generasi muda. “Penyediaan beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran adalah langkah penting dalam mencetak tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global,” ujarnya.
Selain itu, sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas. “Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan dampak positif bagi keluarga miskin dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan,” tambahnya.
UMKM Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi
Dalam hal ekonomi, Bamsoet juga menyoroti pentingnya pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengentasan kemiskinan. UMKM berperan penting dalam menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia dan berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB nasional. Oleh karena itu, dukungan terhadap UMKM, seperti penyediaan akses modal dan pelatihan manajemen bisnis, akan menjadi kunci untuk memperkuat daya saing sektor ini.
“Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan akses modal dengan bunga rendah adalah contoh nyata bagaimana kita bisa memperkuat UMKM, memperluas pasar, dan meningkatkan produktivitas,” ujar Bamsoet.
Revisi UU KADIN untuk Menjawab Tantangan Zaman
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, Bamsoet juga menekankan perlunya revisi UU No 1 tahun 1987 tentang KADIN. UU yang sudah dianggap usang ini perlu diperbaharui agar KADIN dapat lebih maksimal dalam mendukung program pembangunan pemerintah, serta memperkuat peran sektor swasta dalam membangun ekonomi nasional. “Revisi ini penting agar KADIN dapat lebih efektif berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pencapaian target pembangunan jangka panjang,” ujar Bamsoet.
Dengan dukungan penuh dari KADIN dan sektor swasta, Bamsoet optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045, dengan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta kemiskinan yang teratasi secara menyeluruh. (@2024)
